Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan belum akan mengeluarkan kebijakan berupa sertifikasi bagi penceramah atau khatib. Alasannya, Lukman menyebutkan sertifikasi bagi penceramah rumit untuk diterapkan di Indonesia.
Hal ini sekaligus menjawab isu beredar beberapa waktu lalu yang menyebut pemerintah akan mengeluarkan sertifikasi bagi penceramah atau khatib salat jumat.
"Kata sertifikasi itu rumit, tidak sederhana, nanti ada persoalan siapa yang memberikan sertifikat? Bagaimana ukurannya dan seterusnya," kata Lukman di Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta, Jumat (28/4).
Lukman menjelaskan sejumlah negara memang menerapkan sertifikasi bagi para penceramah dikarenakan rumah ibadah dan penceramah dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan, kata Lukman, di Indonesia mayoritas rumah ibadah dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Kemudian penceramah tak digaji oleh pemerintah sehingga sertifikasi sulit untuk diterapkan.
"Di negara lain rumah ibadah sepenuhnya didirikan pemerintah bahkan para pengelola penceramahanya dibiayai pemerintah sehingga pemerintah punya kuasa penuh mengatur keberlangsungan rumah ibadah itu. Suatu yang berbeda dengan Indonesia yang sebagian besar tumbuh dari masyarakat sendiri," ujarnya.
Meski demikian, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan tak menutup kemungkinan nantinya pemerintah akan melakukan sertifikasi bagi penceramah. Untuk saat ini, untuk mewujudkan penceramah yang berisi materi menyejukkan, Kementerian Agama telah mengeluarkan seruan agar isi ceramah tak berisi dengan kata-kata umpatan, menyinggung SARA sampai berbau kepentingan politik.
Seruan yang resmi dikeluarkan pada Jumat (28/4) tersebut berisi total sembilan poin.
"Kita lihat dinamikanya sejauh ini kami merasa dengan seruan ini mudah-mudahan kita lebih bisa dewasa dalam mensyiarkan agama dalam menjaga kemajemukan," ujarnya.
Repost by : MuslimCyber.id
From Link : AutoPosting
Jangan Lupa klik LIKE dan BAGIKAN, semoga bermanfaat.
Silahkan berkomentar yang baik dan sopan.
0 komentar:
Posting Komentar